Dampak Pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit

Studi Lapangan di Desa Merlung dan Lubuk Terap Kec. Merlung Tanjab-bar.[1]

Oleh: zubaidah

 

Jika saat ini hampir semua orang menjadikan tanaman kelapa sawit sebagai komoditas andalan karena dinilai telah membuat peningkatan kesejahteraan bagi banyak petani di pedesaan, dan kekaguman terhadap kelapa sawit hampir tak tergemingkan oleh krisis global yang membuat harga sawit turun drastis Agustus lalu. Lantas adakah cerita pahit dibalik kejayaan kelapa sawit saat ini?

Tahun 1985 masyarakat desa Merlung masih menyandarkan sumber peghidupannaya pada  aktivitas peladangan yang biasa disebut dengan ‘beumo’ dengan menaman padi, karet, jagung, palawija dan tanaman keras lainnya seperti durian, duku, petai dan jengkol. Laki-laki dan perempuan secara bersama-sama terlibat dalam serangkaian kegiatan ini, mulai dari pembersihan lahan, penanaman sampai keproses pemanenan (penuaian).

Pada tahun 1990an masyrakat desa Lidung masih menyadarkan sumber penghidupanya dengan cara berladang dengan menanam tanaman padi, dan juga tanaman lainya yang dibutuhkan untuk kebutuhan makan sehari hari keluarga, saat itu laki laki dan perempuan bersama sama terlibat dalam proses produksi pertanian bahkan perempuan mempunyai pengetahuan dalam pertanian

Proses kegiatan tersebut menjadi terhenti dengan datangnya pemberitahuan bahwa ladang yang mereka kelola selama ini bukanlah hak meraka dan akan segera diambil alih untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dan disaat yang sama mereka diminta untuk segera meninggalkan peladangan mereka. Dengan tangan kosong (tanpa alat bela diri dan pengetahuan hukum) masyarakat bersikeras mempertahankan lahan dan pondok (tempat menginap mereka saat menuggu padi atau tanaman lain dari gangguan hama). Hampir tiap hari mereka didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai petugas untuk memaksa mereka pergi, sebagian bertahan dan sebagian lainnya dengan terpaksa meniggalkan kebun mereka. Pada satu minggu kemudian pasukan berseragam secara serentak melakukan pemaksaan yang disertai dengan alat berat. Inilah akhir cerita dari pola hidup ‘beumo’ tersebut.

Masyarakat melalui perangkat desa dipaksa untuk menerima apa yang disebut ‘ganti rugi’ dengan embel-embel penjelasan ‘mboh payo! idak tetap digusur’. Ganti rugi tersebut berupa uang senilai Rp.100.000-Rp.250.000.[2] Sebagian besar menerima uang ganti rugi tersebut akan tetapi hingga saat ini ada juga yang tidak pernah menerima uang ganti rugi tersebut meski mereka tidak juga mendapatkan lahannya kembali.

Setelah berakhir masa hidup beumo maka mulai tampaklah perubahan pola hidup masyarakat, hal ini dikarenakan mereka telah kehilangan lahan untuk berladang dimana yang sebelumnya mereka bisa menggantungkan hidup mereka terhadap beragam hasil tanaman, kini meraka harus hidup menjadi buruh di perkebunan perusahaan dimana dulunya itu menjadi lahan peladangan milik mereka, perempuan dimobilisasi untuk menjadi buruh (terutama proses pembibitan), dan pada tahun 1990 ketika program transmigrasi mulai dikembangkan di wilayah ini masyarakat di beberapa desa di Kec. Merlung medapatkan informasi untuk bersedia menjadi calon petani plasma/translok, sebagian besar masyarakat menolak ajakan ini karena mereka tidak mengetahui dan memahami dengan benar skema dan pola budidaya tanaman sawit. Sosialisasi dan pendaftaran disampaikan melalui desa dengan persyaratan harus menyerahkan kartu keluarga disertai dengan photo gandeng (suami istri). Bagi warga yang tidak mempunyai suami (janda) tidak bisa mendaftaran diri sebagai calon petani plasma, dalam kasus ini ada beberapa perempuan janda yang terpaksa meminjam nama tetangga atau saudara laki-lakinya sebagai pelengkap persyaratan, hal ini akhirnya menjadi persoalan karena setelah lahan plasma didapatkan maka hak kemilikan diakui sepenuhnya oleh saudara laki-laki. Pengorbanan perempuan dalam mengurus administrasi, biaya dan lain sebagainya menjadi sia-sia.

Hingga saat ini hanya laki-laki yang menjadi prioritas untuk mendapatkan informasi tentang apapun berkaitan dengan perkebunan atau perusahaan, termasuk penyelesaian sengketa; ganti rugi, kompensasi dan lain-lain. Sementara kaum perempuan pun menjadi pihak yang terkena dampak adanya perkebunan. Mereka kehilangan hak kelola dan pendapatan, pergeseran budaya dari kolektif (gotong-royong) menjadi individualistik dan konsumtif. Kondisi ini diperparah dengan pencemaran limbah pada sungai yang menjadi satu-satunya sumber air bersih, tentunya perempuan adalah pihak paling banyak merasakan dampak pencemaran sungai karena sebagian besar aktivitas mereka dilakukan disini; MCK bahkan air dugunakan untuk konsumsi. Kondisi ini dirasakan disetiap musim hujan tiba, air menjadi berbuih, hitam, berbau mengakibatkan munculnya penyakit kulit. Tidak bisa dipastikan resiko apa yang akan terjadi jika air terkontaminasi limbah ini digunakan dan dikonsumsi dalam jangka waktu lama?

Dari sekilas penjelasan di atas menunjukkan bahwa posisi perempuan menjadi nomor sekian dalam berbagai hal: pengambilan keputusan, akses pengelolaan  sumber daya dan dampak negatif yang terjadi kepadanya pun tidak menjadi bagian penting untuk dibicarakan terlebih diselesaikan.

About merlung

sebuah kota kecamatan
This entry was posted in Merlung's Files. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s